 |
| ilustrasi |
INFO MASYUMI -- "Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia," kata saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher saat membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1944. (baca)
Dukungan Ali Taher ini merupakan respon atas dukungan mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak dukungan itu disiarkan radio pada 6 September 1944, jalanan di Palestina dipenuhi gelombang aksi solidaritas dan dukungan kepada Indonesia oleh masyarakat Timur Tengah.
Situasi itu tercatat dalam buku "Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri" karya M. Zein Hassan, yang saat itu menjabat Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Buku ini diberi kata sambutan oleh Wakil Presiden RI Mohammad Hatta.
Setelah merdeka, saat Indonesia membutuhkan pengakuan sebagai negara berdaulat, lagi-lagi rakyat Palestina bergerak, mendorong Mesir mengakui Indonesia. Pengakuan kedaualatan dari Mesir dan Palestina pada 1947 itu merupakan buah diplomasi H. Agus Salim melalui jaringan Ikhwanul Muslimin, yang berbasis di Palestina.
Pada 1960-an, giliran Indonesia menentang penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Sikap itu ditunjukkan oleh Presiden RI Soekarno dalam sejumlah pidato di panggung-panggung internasional.
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," ucap Soekarno dalam sebuah wawancara pada 1962. Ucapan itu dibuktikan dengan menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games 1962 di Jakarta.
Pergantian pemerintahan kepada Soeharto tidak lantas membuat perubahan sikap. Pada 1984 untuk pertama kalinya pemimpin PLO (alm) Yasser Arafat bertandang ke Jakarta. Atas undangan Soeharto pula pada 1992 dan 1993, Arafat menghadiri KTT Non-blok di Jakarta. Pada Agustus 2000, Arafat kembali ke Jakarta untuk menemui Presiden Abdurrahman Wahid.
Pada masa pemerintahan SBY, dukungan RI kepada persiapan kemerdekaan Palestina diperkuat lagi. Delegasi RI di PBB sangat gencar menggalang simpati agar dijatuhkan sanksi tegas kepada Israel atas serangan militer ke Gaza dan blokade ekonomi kepada Palestina pada 2008.
"Perang habis-habisan Israel terhadap Hamas yang tak seimbang dengan sejumlah besar korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan yang tak terlupakan. Kami mengundang semua pihak untuk membantu menghentikan serangan Israel dan kami akan terus mendukung perjuangan Palestina. Indonesia merasa perlu untuk Dewan Keamanan PBB untuk membuat pertemuan formal dan mengeluarkan resolusi untuk memaksa Israel menghentikan agresinya," seru Presiden SBY dalam SU PBB 2010.
Hasil terbaru dari perjuangan di forum PBB ini adalah pengibaran secara resmi bendera Palestina di Markas Besar PBB, New York, AS, pada 2015.
Jauh sebelumnya, Presiden SBY juga mengundang para diplomat muda Palestina untuk belajar di faslitas pelatihan Kementerian Luar Negeri RI sebagai bekal perjuangan di meja diplomasi. Ini merupakan salah satu hasil kunjungan kenegaraan Presiden Mahmoud Abbas ke Indonesia pada Oktober 2007 yang menandatangani kerjasama di bidang komunikasi, kesehatan dan pendidikan.
Kini, komitmen Indonesia untuk Palestina kembali dibuktikan. Presiden Joko Widodo mengambil peran sebagai pelopor gerakan negara-negara Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina, melalui KTT Luar Biasa OKI yang digelar di Jakarta pekan ini.
"Hari ini para pemimpin dunia Islam menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi konkret bagi Palestina. Negara-negara OKI mengutuk tindakan Israel, kami menyerukan anti-penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina atas dasar two state solution," tegas Presiden Jokowi saat menutup KTT LB OKI, Senin (7/3/2016).
Bentuk dukungan itu juga ditegaskan dalam ajakan kepada dunia Internasional untuk menolakan masuknya produk Israel.
Semoga upaya mendukung perdamaian dunia dan menolak bentuk penjajahan ini berbuah positif, sebagaimana dikutip Pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
0 Komentar