ilustrasi |
Elemen ini bisa berasal dari relawan, kader partai, aktivis, dan lainnya. Meski begitu, Moledoko memastikan mereka profesional di bidangnya. (sumber)
"Saya pikir dua minggu sudah tuntas. Karena kami sedang memilih orang-orang yang profesional ya," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin (4/11/2019).
KSP selaku representasi presiden serta pemerintahan memerlukan banyak sosok yang bisa mengomunikasikan kinerja pemerintah terlepas itu baik maupun buruk hasilnya.
Nantinya, selain diisi lima deputi, KSP juga akan diisi oleh Wakil KSP. Tapi saat ditanya siapa saja nama yang akan mengisi posisi tersebut, Moeldoko menjawab posisi tersebut masih belum terisi nama-namanya.
"Bisa LSM, kita ambil LSM, ambil parpol, ambil relawan. Tapi yang betul-betul profesional. Jadi posisi paling atasnya profesional," tuturnya.
"Siapkan orang-orang Anda yang paten, nanti akan kita seleksi di sini. Standar utamanya profesional paling atas. Kita sudah komunikasi," imbuh dia.
KSP sebelumnya berencana menampung relawan dan kader partai politik (parpol) yang bersedia bekerja untuk pemerintah. Upaya ini dilakukan lantaran Moeldoko sadar ada keberatan dari parpol pendukung dan kelompok relawan yang belum mendapat jatah menteri atau wakil menteri.
"Ya saya pikir kontribusi partai politik di pemerintahan tidak dibatasi menteri atau wamen. Saya juga memikirkan itu. Saya sudah konsultasi dengan partai politik. Oke lah nanti kita siapkan (posisi) di KSP," jelas Moeldoko.
Sejauh ini, parpol yang belum terakomodasi antara lain Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Kendati turut mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019, ketiga parpol tersebut gagal di pemilu legislatif dan tak lolos ke Senayan.
Moeldoko mengaku sudah bicara dengan pimpinan parpol-parpol tersebut. Ia meminta pimpinan parpol itu menyiapkan kader terbaik untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lewat KSP.
0 Komentar