"Historia me absolvera", kata Fidel Castro - biar sejarah yang berbicara dan membebaskan kesalahpahaman.
 |
| ilustrasi |
Natsir adalah pribadi teguh dalam menyerukan nilai-nilai demokratisasi, dan ini secara intens diserukannya setelah beberapa saat Soekarno mengumumkan eksperimen Demokrasi Terpimpin-nya. Ketika Masyumi berada dibawah kendali putra Alahan Panjang Minangkabau ini, partai ini mampu mengharubirukan pentas politik Indonesia, di era 1950-an.
Di saat posisi Islam politik Indonesia "terdesak" pada masa Orde Baru, Muhammad Natsir kembali menjelaskan posisinya, "Indonesia sudah menjauh dari demokrasi".
Bukan itu saja, Ruth Mc Vey bahkan pernah mencatat ungkapan "pedih" dari Natsir tentang sikap rezim Orde Baru terhadap keinginan Islam politik mempraktekkan demokrasi, "Mereka telah memperlakukan kami layaknya kucing-kucing kurap". Dalam konteks ini, Natsir tetap memperjuangkan demokrasi yang konon merupakan "produk" historis dan kultural "barat" sono.
Begitu banyak intelektual-intelektual terdepan dari komunitas Islam Indonesia yang mengalami pencerahan di dunia "barat", sebutlah misalnya Deliar Noer, M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, M. Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, merasa perlu untuk menegaskan bahwa "guru" mereka adalah Muhammad Natsir.
Bahkan Dato' Seri Anwar Ibrahim - mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia - juga memproklamirkan diri sebagai murid ideologis Natsir.
Lalu dimana "kekuatan" Natsir sehingga dianggap sebagai "guru ideologi" oleh intelektual-intelektual produk Barat namun dikenal sebagai pengusung ide Islam Politik (untuk kasus Cak Nur, mungkin sedikit beda) diatas? Jika dilihat dalam konteks ini, Natsir merupakan representasi dari figur besar yang merangkum sekaligus dua peradaban ke dalam dirinya (Islam dan Barat).
Pada Islam, ia menjadikannya sebagai basis fundamental hidupnya dengan memakai khazanah Barat sebagai metodologi untuk menyimak dan menafsirkan realitas. Ini secara terang teraktualisasi di dalam partai Masyumi.
Masyumi tampil sebagai sebuah partai "Barat" modern, yang amat kaku memegang prinsip-prinsip demokratis, dan ini terlihat pada reaksi Natsir terhadap Soekarno dan Soeharto. Namun, Masyumi dengan teramat jelas menegaskan posisi mereka: memperjuangkan sebuah sistem politik, bahkan menjadikan Islam menjadi dasar negara.
Belajar dari hal itu, ada satu yang mungkin bisa kita petik bahwa demokrasi dengan seluruh "perangkat keras dan lunaknya" bukanlah untuk diperdebatkan lagi di "rumah sakit" mana ia dilahirkan. Demokrasi dan perangkat-perangkatnya itu adalah "tool" yang melalui ini, siapapun boleh memperjuangkan ide-ide mereka.
Barat dan Timur bukanlah untuk didikotomikan, apalagi dipolitisasi. Natsir telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa ketika "barat" dan "timur" diakomodasi, akan melahirkan praktek-praktek politik yang mencerahkan.
Diantara banyak ulama yang saya kagumi, salah satunya adalah Natsir. Diantara beberapa politisi yang saya sukai, salah satunya adalah Natsir. Diantara intelektual (Islam) yang sering saya kutip pendapatnya, salah satunya adalah Natsir.
Hari ini, setidaknya menurut saya, kita merindukan dan membutuhkan demokrat Islam(i) seumpama Natsir. Lalu, bagaimana pendapat kamu tentang kondisi Islam (politik) Indonesia saat kini? Saya tak tahu. Kita kutip saja pendapat Fidel Castro, "historia me absolvera" - biar sejarah yang berbicara dan membebaskan kesalahpahaman.
Referensi : Ruth Mc. Vey (1989), Fachry Ali (1997)
0 Komentar