 |
| ilustrasi |
Partai Bulan Bintang tercatat telah ikut pemilu empat kali, yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2 juta suara, atau sekitar 2 persen, dan meraih 13 kursi DPR. Pada Pemilu 2004 memenangkan suara 2,9 juta pemilih atau 2,6 persen. 2005, Yusril lengser dari PBB digantikan oleh MS Kaban, Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1.
Sayangnya, sejak itu suara PBB semakin meredup. Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini hanya memperoleh 1,8 juta suara yang serata dengan 1,7 persen. Artinya, PBB tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5 persen sehingga berakibat tidak memiliki wakil seorang pun di DPR. Pada April 2015, Yusril Ihza Mahendra kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Partai ini kembali menggeliat untuk mencuri suara publik dan menempatkan kembali wakil mereka.
Meski kerap disebut akan menjadi under dog, tapi PBB melawan. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noer alias Ferry, memastikan PBB telah mengerahkan segenap kemampuan untuk kembali melenggang dan lolos dari parliamentary thershold atau PT sebesar empat persen.
Ketika wawancara dengan VIVA, pada pertengahan Maret lalu, Ferry menceritakan apa saja yang telah dilakukan partainya untuk merebut suara. Ferry mengaku, banyak yang menginginkan PBB dihabisi, tapi ia dan Yusril terus melakukan berbagai hal agar bisa bertahan dan menang. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyebar lima juta stiker yang memasang wajah Yusril dan menawarkan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan. Di stiker tersebut tercantum nama dan logo Partai Bulan Bintang, sekaligus nomor hotline.
Apakah cara tersebut efektif? Benarkah PBB melakukan apa saja untuk menang? Mengapa memberi dukungan pada paslon 01? Dan apa saja yang terus dilakukan agar PBB tak tenggelam oleh beratnya PT? Kepada VIVA, Ferry, alumni Universitas Nasional Jakarta, dan mengaku meniti karier politik di PBB sejak anggota biasa hingga menjadi sekjen, menceritakan itu semua. Berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana kesiapan PBB dalam menghadapi Pileg mendatang?
Alhamdulillah dari tahun 2017 saya diamanahkan menjadi Sekjen PBB Mei 2017. Saat itu belum ada verifikasi faktual dari KPU. Kemudian pada November 2017 baru memasuki tahapan verifikasi faktual oleh KPU. Alhamdulillah dalam waktu yang sempit itu saya bisa menyelesaikan perbaikan infrastruktur partai dari tingkat DPP, DPW, DPC dan PAC. Total 514 DPC kita sempurnakan. Kita perbaiki dan kepengurusannya, yang tadinya tidak ada kita buat. Alhamdulillah selesai.
Jadi PBB sempat terseok-seok juga untuk bisa lolos?
Itulah yang terjadi. Beberapa kali kami dikatakan tidak lolos. Tetapi kami merasa siap. Kok dibuat tidak lolos? Pada akhirnya kita sempat menggugat ke pengadilan, Bawaslu, Alhamdulillah berhasil. Kemudian masuk ke tahapan pembentukan PAC yang persyaratannya harus 50 persen. Kita bentuk seluruh Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan yang ada, ditambah dengan instruksi Ketum yang memang tegas. Alhamdulillah walaupun dengan terseok-seok, kami bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu yang harus kami jalani sesuai dengan Undang-undang pemilu.
Apa yang dilakukan Ketum sehingga banyak yang kembali tertarik ke PBB?
Karena PBB ini dianggap oleh mereka itu betul-betul melakukan pembelaan terhadap umat. Pembelaan terhadap ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, kemudian aktivis-aktivis, baik yang Islam maupun yang nasional. Karena memang kami di DPR tidak punya fraksi saat ini. Gerakan-gerakan nyata seperti inilah yang kami lakukan, sehingga masyarakat tahu Bulan Bintang. Alhamdulillah banyak orang yang mendaftar ke Partai Bulan Bintang. Akhirnya kami susah menyeleksi. Jadi ada beberapa Dapil yang kelebihan kuota. Kuotanya itu seharusnya 10 atau 9 kursi, yang mendaftar sampai 30 orang, ada 20 orang, ada yang 15 orang.
Berapa jumlah caleg yang dicalonkan oleh PBB?
Dari sekitar 80 dapil itu kami terpenuhi sekitar di 60 dapil. Nah sisa 20 dapil ini lah yang kami subsidi. Misalnya Papua, ke NTT. kami mencoba merayu mereka agar mau ke Dapil yang lain. Nah, sebagian besar tidak mau karena alasan tidak dikenal di wilayah itu. Tapi kami juga memberikan pengertian, agar mereka bersedia kita tempatkan di Dapil lain. Tapi ada juga pada akhirnya di beberapa Dapil ada juga kuotanya yang tidak full. Karena memang peminatnya tidak banyak dan mereka juga bukan orang sana, dan kebetulan memang PBB ini sedikit lemah di sana. Nah ini yang terjadi. Tetapi dengan kita kasih masukan, kita kasih pengertian, mereka akhirnya bersedia menjadi calon dan mereka bergerak. Jadi ada orang Jakarta kita tempatkan di Kalimantan, ada orang Jawa kita tempatkan di Sulawesi, dan itu terjadi.
Jadi intinya setelah Proses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) itu pun kami masih sempat terhambat. Bisa dibilang, kami hanya dikatakan berhasil memasukan hampir 200 calon, padahal kita sudah memasukkan hampir 575 calon sesuai dengan kuota. KPU sempat bilang begini-begini. Dan itu kita lawan lagi di Bawaslu, karena kami merasa sudah lengkap.
0 Komentar